Wakil Rakyat PAS bela nasib Umat Islam 4 Wilayah

Ustaz Ismail Noh (Pasir Mas) berkata biarpun Malaysia mengambil langkah tertentu, keganasan dan kezaliman yang dilakukan terhadap penduduk-penduduk Islam Selatan Thai terus berleluasa sehingga hari ini.

Ustaz Ismail berkata demikian ketika mengemukakan soalan tambahan kepada Menteri Luar Negeri di Dewan Rakyat hari ini.

Menteri Luar Luar Negeri, Dato’ Seri Syed Hamid berkata kerajaan sebagai Pengerusi OIC telah menghantar dua pasukan penyiasat untuk melihat tindakan dan usaha-usaha kerajaan Thailand bagi menentukan mereka dapat membawa keselamatan dan menjamin kestabilan di Selatan Thai.

“Adakalanya kita bercakap secara terbuka, adakalanya untuk tujuan-tujuan tertentu dilakukan secara senyap-senyap. Bagaimanapun, ia terus dilakukan bagi membantu masyarakat Islam di Thailand,” jawab beliau.

Dalam soalan asalnya, Ismail minta Menteri Luar Negeri menyatakan apakah kesan kepada Kerajaan Malaysia dengan berlakunya konflik di selatan Thailand dan apakah tindakan yang selanjutnya.

Dalam pada itu, Abdul Fatah Harun (PAS-Rantau Panjang) juga berpeluang mengemukakan soalan tambahan meminta kerajaan menyatakan apakah motif Malaysia memberi kesanggupan bekerjasama dengan Thailand untuk mendedahkan terdapat beberapa ribu rakyat terutamanya orang Melayu Selatan Thai yang mempunyai dua kerakyatan.

“Keadaan ini menimbulkan kegelisahan serta melemahkan umat Islam dan orang Melayu Selatan Thai, yang selama ini telah diketahui berkenaan perkara ini,” katanya.

Syed Hamid, bagaimanapun menegaskan Malaysia mengambil tindakan secara bijak dan bukannya emosi dan dalam masa sama bertindak tegas dalam soal mempertahankan keadilan dan kemanusiaan.

“Apa yang kita buat apabila melihat umat Islam di sana tidak mempunyai peluang pekerjaan, pendidikan dan ekonomi? Kita bantu mereka ke arah itu demi kepentingan bersama,” tegas Syed Hamid.

Sebelum ini, kerajaan telah membantu Thailand dalam bidang ekonomi, sosial dan perundangan di bawah Rancangan Langkah-langkah Membina Keyakinan.

Manakala, di bawah Joint Development Strategy (JDS), Malaysia giat membantu dalam usaha membangunkan dan meningkatkan taraf hidup dan keadaan sosial rakyat yang hidup di Selatan Thai.

2 Respons

  1. Eh..eh..macam dah baca je berita ni. Macam kat Harakahdaily la pulak. Copy paste je ke? Mana byline atau sumber? Saya percaya, mesti copy paste dari Harakahdaily bulat2 ni…

  2. Kerajaan Melayu Patani pernah berjaya sebelum ditaklukkan Kerajaan Siam. Kini nasib mayoritas muslimin di wilayah selatan menjadi tertindas di tanah sendiri. Konflik terakhir ini bukanlah yang pertama kali dan ketegangan antara warga muslim Thailand Selatan dan pemerintah pusat Thailand telah berlangsung sejak abad kedelapan belas. Namun, tampaknya upaya penyelesaian konflik yang sering disebut Pejuang Pembebasan atau “Nasionalisme Melayu Patani” tidak semudah yang diharapkan, tidak jauh berbeda dengan konflik Timor Timur di Indonesia atau konflik Palestina di Timur Tengah Arab.
    Nasionalisme, di kalangan penduduk Melayu Muslim di Thailand Selatan muncul ketika pemerintahan pusat Bangkok menyatukan Kerajaan Patani, sebuah negeri bawahan, ke dalam struktur negara Kerajaan Thai pada bulan September tahun 1902.
    Persoalan Patani atau orang–orang Muslim di Thai Selatan telah dibahas dan latar belakang sejarah mereka dijelaskan, yakni ketika mereka memiliki sebuah kerajaan yang bebas dan merdeka, yang dikenal sebagai Kerajaan Patani. Ditunjukkan bahwa dari segi agama, ras, etnik, budaya dan bahasa, mereka berbeda sama sekali dari rakyat Thai.
    Faktor yang menjelaskan mengapa konflik antara orang Melayu yang mayoritas muslim dan orang Thai yang mayoritas penganut Buddha adalah kurang berhasilnya program pembangunan bangsa (nation-building) di Thailand. Nasionalisme negara yang diinginkan pemerintah pusat di Bangkok belum sepenuhnya diterima sebagian suku Malayu di Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat.
    Wilayah Thailand Selatan dulu merupakan kesultanan merdeka bernama Patani sebelum Bangkok menguasainya seabad kemudian. Penduduk di perbatasan memiliki kebudayaan dan agama sama dengan Malaysia. Perang gerilya untuk memperoleh kemerdekaan di Thailand selatan berlangung tahun 1970-an dan 1980-an.
    Sejarawan dari Barat Muhamad Ali, Kandidat doktor sejarah University of Hawaii at Manoa, Amerika menguraikan secara garis besar sejarah perjuangan nasionalisme Muslim Patani dibagi menjadi tiga periode: masa Raja Rama I (1785-1867), pembangunan sistem birokrasi Raja Rama V (1868-1931), dan perubahan monarki absolut kepada monarki konstitusional (1932-sekarang).
    Bahwa perubahan monarki absolut kepada monarki konstitusional 1932 atau dinamakan ‘Revolusi Siam’ tidak ada perubahan bagi Melayu Patani apa yang diinginkan, orang Melayu di wilayah Patani terus hidup dalam keadaan tertekan dan terus menderita.
    Pemerintah Inggris juga pernah mendesak Pemerintah Thailand di Bangkok untuk menghentikan ketidakadilan di provinsi-provinsi Selatan Thailand itu. Namun, solusi-solusi yang diupayakan Bangkok tidak cukup berhasil
    Kekecewaan dan penolakan sebagian warga di provinsi-provinsi Thailand Selatan itu terjadi akibat berbagai program nation-building yang tidak berdasarkan saling memahami perbedaan, tapi lebih pada pemaksaan kehendak pusat terhadap daerah pinggiran, seperti dipahami orang Melayu.
    Sejumlah faktor dijelaskannya sebagai latar belakang konflik. Pemerintah Thailand, sebagaimana Kerajaan Siam, tidak menghormati identitas etnik, bahasa dan agama yang dipeluk mayoritas penduduk wilayah Selatan. Sementara kaum muslimin sendiri memiliki perasaan menyatu dengan sejarah Pattani lama. Kondisi makin mengenaskan, karena pemerintah Thailand memaksakan format negara modern dengan ideologi Budhisme dan kekerasan militer. Keterbelakangan ekonomi selatan yang diakibatkan eksploitasi pemerintah pusat menambah parah situasi, sedang pengaruh gejolak politik regional dan internasional turut membakarnya. Dalam pandangan ini, maka konflik di provinsi selatan bagai “gunung api yang tertidur dan setiap saat siap meledak”.

    B. Diskriminasi Pemerintah Pusat Bangkok
    Memahami begitu kompleksnya akar masalah di Thailand Selatan, adalah kurang tepat menganggap bangkit di Patani sebagai konflik agama antara Islam dan Buddha. Konflik di wilayah Selatan Thailand menunjukkan tidak lancarnya program pembangunan nasional, termasuk pendidikan nasional, kebijakan struktur politik, dan kebijakan ekonomi-sosial, dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Nasionalisme negara tidak selalu berhasil ketika kesenjangan struktural dan kultural tidak ditangani secara bersama-sama dan secara serius.
    Penyebab warga Muslim ini terpisah dari warga Thailand lainnya bukan hanya kepercayaan agama mereka. Warga Muslim di lima provinsi di Selatan Thailand, yaitu Narathiwat, Patani, Satun, Songkhla, dan Yala, mempunyai sejarahnya sendiri. Lebih dari satu abad lalu mereka tergabung dalam kerajaan Patani yang pada tahun 1902 dikuasai oleh Siam atau Thailand termasuk harus setia dan menghormati Raja Kerajaan Siam, berbicara bahasa Thailand, dan bahkan menggunakan nama Thailand. Warga Muslim dipaksa untuk menerima semua ketentuan itu.
    Pibul Songkram, yang sangat digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sangat “nasionalistik” krismatik dari sebuah kelompak yang militeristik dalam lingkungan pimpinan nasional Thai dalam priode pasca-revolusi 1932. Bahwa Pibul benar-benar orang yang paling berkuasa dalam kedudukannya sebagai perdana menteri. Ia berhasil memaksa parlemen yang terpesona untuk memberikan kepadanya jabatan-jabatan Menteri Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pendidikan. Di samping itu, ia memegang jabatan Panglima Besar Angkatan Darat, Panglima Khusus Angkatan Laut, Pangliama Khusus Angkatan Udara, selain Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
    Sementara itu, Pibul tidak sekedar menempuh suatu politik diskriminasi keagamaan semata-semata terhadap golongan minoritas Melayu. Kebijakannya memang teridiri dari tindakan penindasan yang bertujuan untuk manghapus identitas golongan Melayu Patani.
    Politik nasionalis yang ditempuh oleh Pibul begitu menyeluruh, sehingga berbagai aspek kehidupan rakyat sehari-hari sekalipun, tidak lolos dari pengaruhnya. Orang Melayu tidak diperkenakan lagi mengenakan pakaian tradisionalnya, tidak boleh memakai nama Melayu-Arab dan mengunakan bahasa mereka sendiri.
    Tahun 1940-an memperlihatkan perkembangan nasionalisme bersifat kesiaman yang begitu kuat, terutama apabila Pibul Songgram, salah seorang pemimpin kanan tentera, mengambil alih teraju pemerintahan daripada Phya Bahol pada bulan Disember 1938. Pibul Songgram adalah seorang ultra-nasionalis yang bercita-cita tinggi dan berdisiplin. Beliau ingin melihat Siam muncul sebagai sebuah negara yang maju setaraf dengan negara Jepun, Jerman dan Itali. Beliau memandang jijik dengan keadaan orang-orang Siam yang mundur dan bersikap apathy itu.

    Mengingat kebijakan semacam itu yang dijalankan oleh pemerintahan pusat, tidak mengherankan bila pemimpin tanpa kekuatan perlawanan Patani. Namun, hal itu ditambah dengan pendekatan persoalan yang tidak mau mengerti budaya dan aspirasi warga setempat. Muslim selatan itu tidak mau menghilangkan identitas mereka, yang di sisi lain justru dipandang pemerintah pusat penting demi sebuah Thailand yang utuh.
    Orang Siam mencoba sekuat tenaga untuk menyingkirkan agama Islam dari negeri ini, mencoba memaksa orang Melayu untuk menyembah Buddha. Mereka memerintah orang Melayu berpakaian seperti orang Siam—laki-laki mengenakan celana panjang, dan tidak peduli Haji atau Lebai, harus mengenakan topi helm atau topi Eropa untuk mengganti turban; sedangkan perempuan harus mengenakan rok atau gaun. Orang yang mengabaikan perturan-peraturan ini dihukum dengan cara bermacam-macam; mereka dihina dengan sepakan-sepakan kaki, dan sebagainya, perempuan dipaksa menanggalkan pakaian Melayunya dan dilarang melaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapat keadilan tetapi harus berpakaian seperti diperintahkan.
    Pibul juga menciptakan sebuah konsep yang meresahkan mengenai negara rasialis: negara untuk ras Thai (Thai Rathaniyum). Hanya ciri-ciri kebudayaan rakyat Thai di daerah pusat sajalah yang akan diizinkan dan bahkan dikembangkan. Golongan-golongan minoritas harus tunduk kepada norma-norma Thai. Nama negara itu diubah dari nama Siam diubah menjadi “Negeri Thai” (Thailand dengan tekanan pada Thai) dalam bulan Juni 1939. Gerakan ini dinamakan “Pan Thai” atau “Thai Raya”.
    Pada tahun 1961, Bangkok mendorong pelaksanaan pendekatan policy yang berdasarkan ‘Transmingrasi Policy ’ untuk merangsang migrasi penganut Buddha Thai ke Selatan yang bertempatan di daerah-daerah (Patani) itu dalam upaya untuk ‘membenahi kepincangan perimbangan antara penduduk Buddha Thai dan Muslim Malayu di Selatan Thailand.
    Menurut Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra bahwa pemerintah pusat Bangkok memonolitisme budaya Thai dengan mengorbankan budaya Melayu Muslim. Sejak 1970-an Pemerintah Thailand melakukan “Siamisasi” dengan mewajibkan orang-orang Muslim Patani menggunakan nama dan bahasa Thai. Dengan bahasa Siam menjadi bahasa kebangsaan di kawasan Selatan dan di sekolah-sekolah merupakan bahasa resmi, juga tulisan Arab Melayu digantikan tulisan Siam yang berasal dari Palawa.
    Sebagian orang Melayu di Selatan Thailand menganggap hal itu sebagai pemaksaan kehendak mayoritas Budha terhadap mereka minoritas yang berbangsa Melayu.

    Haji Sulung dan He’et alNapadh al Lahkanal Shariat
    (pertubuhan bagi mempertahankan undang-undang Syariat).

    Haji Sulong atau Muhammad bin Abdul Kadir bin Muhammad bin Tuan Minal dilahirkan di kampong AnakRu, Patani pada tahun 1895. adapun ibunya Ce’Aminah, ibunya meninggal dunia pada waktu beliua pada usia 12 tahun.
    Pendidikan awal yang diterima oleh Haji Sulong ialah pelajaran Al-Quran. Gurunya adalah ayah beliau sendiri, Haji Abdul Kadir. Selain dari itu tidak banyak diketahui tentang Haji Sulong pada masa kecilnya, kecuali sedikit maklumat bahwa beliau adalah seorang kanak-kanak yang humor (nakal) tetapi cerdas dan pintar.
    Dalam usia 8 tahun, ayahnya mengirim dia belajar agama di pondok Haji Abdul Rasyid, kampong Bandar, Sungai Pandan Patani. Ketika berusia melanjut 12 tahun beliau meninggal tanah air untuk belajar agama di Makkah. Oleh karena di Makkah waktu itu terdapat banyak pelajar dari Kelantan dan Patani. Kehadiran beliau kesana dalam usia yang masih kecil tidak menjadi masalah baginya. Apalagi pada tahun beliau berangkat ke Makkah ini (1907), Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa seorang tokoh ulama Patani yang sangat terkenal dan bertalian dua pupu dengan beliau, masih ada di Makkah.
    Bahwa Surin Pitsuwan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Haji Sulong ketika berada di Makkah sebagai berikut:

    Seperti kebanyakan ulama Asia Tenggara, Haji Sulong mula-mula masuk sebuah sekolah menegah Indonesia yang terkenal, yang didirikan bagi pelajar-pelajar yang berbahasa Melayu di dekat Ka’bah, di Masjid Haram, yang diberi nama Dar al-Ulum. Di sini diberikan pelajaran mengenai ilmu-limu tradisional seperti : Tafsir Al-Quran, Hadits, asas-asas ilmu hukum, dan tata bahasa Arab. Haji Sulong bergabung dengan lingkaran-lingkaran skolastik yang berbahasa Melayu di Masjid Haram, dimana dia menjadi seorang rector yunior mengenai hukum Islam mazhab Syafi’e. Pada tahun 1927, ia berkenalan dengan gagasan-gagasan pembaharu dari Jamaluddin al-Afghani dan Muhhammad Abduh selama tiga tahun belajar di Makkah, ketika ia mendapat kesemapatan untuk bergaul dari beberapa ulama dari Mesir. Dari pengalamannya di Makkah dan pergaulannyadengan ulama-ulama lain yang berbahasa Melayu yang juga mulai menyadari potensi dan kemungkinan Islam sebagai sesuatu kekuatan politik, Haji Sulong menupuk suatu keyakinan yang semakin kuat terhadap keterlibatan politik dan aktivis social.

    Haji Sulong alim dalam bahasa Arab dan beliau menimba ilmu di Makkah selama 20 tahun. Kepulangan Haji Sulong ke Patani merupakan suatu kegembiraan bagi rakyat Patani, karena kedatangan beliau merupakan harapan bagi rakyat Patani untuk ikut membantu dalam memecahkan persoalan yang terjadi di tanah airnya. Harapan inilah yang memebuat Haji Sulong tergerak hatinya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Patani dengan memenuh harapan mengorbanan.

    Haji Sulong bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Haji Zainul Abidin bin Ahmad @ Muhammad al-Fathoni, yang dikenal dengan nama Haji Sulong, dianggap sebagai “Bapak Perjuangan Pembebasan Patani” oleh sejumlah gerakan kemerdekaan pada waktu ini, ketika itu Haji Sulong mengabdi sebagai Ketua Majlis Agama Islam pada tahun 1945. Ia sangat dihormati oleh masyarakat-masyarakat Melayu Muslim di Selatan.
    Menurut pandangan Muhammad Kamal terhadap Haji Sulong bahwa:

    Haji Suloang, adalah salah satu tokoh ulama Patani yang ditakdirkan memimpin masyarakatnya untuk menghadapi politik siamisasi yang dilancarkan oleh pemerintahan Thailand. Karena setelah beliau tinggal di Patani, beliau berusaha menbangkit kesatuan dan persatuan semagat umat Islam Patani. “Haji Sulong tidak saja terkenal dengan kitab-kitab kariya dan aktivis dakwahnya, tetapi juga terlibatan dalam memperjuangkan demi memperbaiki nasib masyarakat muslim Patani pada tahun-tahun pra dan pasca perang dunia kedua”.

    Tuntutan Haji Sulong dan Membuka Pesantren
    Haji Sulong benar-benar seorang aktivis politik dalam kedudukannya sebagai pemimpin moral yang diakui oleh Melayu Muslim. Mereka menjadi popular di kalangan para pelajar dan jemaah haji di Asia Tenggara di Mekkah, dan melalui mereka prestise dan pengaruhnya bertambah besar. Ia kembali ke Patani pada tahun 1930, dan memulai karir sebagai pengajar yang menarik murid-murid dari seluruh pelosok Dunia Melayu.
    Selain itu, pada tahun 1947 di Pattani, seorang guru agama dan Ketua Majlis Hal Ehwal Islam Wilayah Selatan, Haji Sulong Abdul Kadir menubuhkan Patani People Movement (PPM), PPM dengan sokongan elit agama. Pada tanggal 1 April 1947 para pemimpin masyarakat Patani di Selatan Thailand mengada pertemuan untuk mencapai suatu mufakat dengan mencetuskan sebuah memorandum yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Islam di Selatan Thailand yang akan di serahkan kepada pemerintahan Bangkok.. Berdasarkan keterangan Haji Sulong dalam kesepakatan terdapat tujuh tuntutan yang telah mengirim kepada Perdana Menteri pada tanggal 3 April 1947.
    Hasil kesepakatan tersebut PPM menyerahkan memorandum dikenal dengan tututan “Tujuh Pasal” dari gagasan politik PPM dalam upaya mempertahankan kemandirian dan kemurnian Islam di Patani.
    Menurut Kandidat Doktor Sejarah University of Hawaii at Manoa, Amerika, Sejarawan dari Barat Muhamad Ali, mengatakan bahwa pada tahun 1947 Haji Sulong menuntut atas pemerintahan Bangkok dengan terdapat beberapa hal sebagai berikut:
    1. Wilayah selatan harus dipimpin orang lokal;
    2. 80% pegawai pemerintah harus orang Melayu;
    3. Melayu juga harus menjadi bahasa resmi, selain bahasa Thailand;
    4. Bahasa Melayu harus menjadi medium pendidikan di sekolah-sekolah,
    5. Hukum Islam harus diakui selain hukum sipil;
    6. Segala pemasukan lokal harus digunakan untuk kepentingan lokal; dan
    7. Pembentukan sebuah Dewan Muslim.
    Dengan terdapat beberapa alasan pada Haji Sulong bahwa sebagian orang Melayu keberatan karena bahasa Thailand bukan bahasa ibu mereka; jika mereka belajar agama Buddha maka pelajaran agama Islam akan terbengkalai. Dengan alasan modernisasi pendidikan, pemerintah Thailand waktu itu tidak menanggapi aspirasi ini.
    Tuntutan tersebut tidak mengusulkan pembentukan sebuah negara merdeka, tapi hanya sebuah entitas territorial dan kebudayaan yang untuk mempertahankan identitas yang khas. Menurut Haji Sulong, masalah-masalah yang serius itu disebabkan oleh ketiadaan kepercayaan dan saling pengertian antara yang berkuasa dan yang diperintah. Rakyat Melayu tidak punya rasa kebersamaan (sense of belonging) yang diperlukan untuk memberikan kapada pemerintah Bangkok legitimasi atas kekuasaan mereka. Tuntutan mereka wajar mengigat kenyataan bahwa tuntutan itu didasarkan atas penderitaan-penderitaan yang nyata yang tidak dapat dikurangi dibawah struktur kekuasaan yang ada.
    Haji Sulong dalam bukunya “Gugusan Cahaya Keselamatan” menjelas bahwa, rakyat ketika itu di tindas dengan kejam, sesuatu yang tidak di sukai pemerintah Siam dituduh melakukan pelanggaran undang kemudian ditahan, di hukum dan dibunuh. Tragedy bukan hanya menimpa atas beberapa orang saja namun ratusana jiwa di daerah Patani.
    Dalam hubungan dengan ini, pemerintah Thai juga tidak bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan itu, dengan pertimbangan bahwa tuntutan-tuntutan itu terlalu melanggar kekuasaan pusat dan dari sisi ekonomi terlalu mahal. Haji Sulong ditangkap pada bulan January 1948.
    Pada tahun 1952, selama empat tahun dalam tahanan di Ligor. Haji Sulong dibebaskan dari pemerintah Bangkok, akhir Haji Sulong kembali ke Patani tempat tinggal mereka dan berawal aktivitasnya seperti sebelumnya mengajar di pondok pesantren dan juga dari kalangan masyarakat.
    Setelah dua tahun dibebaskan, pada tanggal 13 Agus 1954, Haji Sulong ke Songgora di panggil oleh Gebenur Songgora untuk melapor dan membuat pemerikasaan yang selanjutanya pihak kepolosian atas nama-nama yang tercantum, yaitu Haji Sulong, Wan Usman bin Wan Ahmad, Cik Ishak bin Abas, dan Ahmad To,mina bin Haji Sulong anak kandung Haji Sulong sendiri. Menurut surat perintah Gebenur Songgora, Ahmad To,mina tidak tercantum dalam daftar pihak kepolisian di Songgora, keikutsertaan ayahnya ke Songgora dalam upaya menerjemah bahasa Thai ke dalam bahsa Melayu dan bahasa Melayu ke dalam bahasa Thai, dengan karena Haji Sulong tidak bisa mengerti dan berbicara dalam bahasa Thai.
    Pada keesokan harinya setelah di intograsi oleh pihak kepolisian mereka berempat telah di izinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-maising setelah ditandatangani oleh Gebenur Songgora. Ternyata Haji Sulong, serta dua rakan dan Ahmad To,mina anaknya Haji Sulong menghilangkan secara misterius. Sedangkan kehadiran mereka semua di tunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Dalam dugaan mesyarakat setempat bahwa mereka semua telah dihilangkan jejak dengan kelicikan yang di mainkan oleh pihak kepolisian Songgora. Ini merupakan suatu pengakuan kegagalan di pihak pemerintah.
    Ada teori yang mendugakan bahwa keempat-empat mereka “ditahan” di luar undang-undang setelah mereka berempat sudah ditandatangani izin pulang ke Patani. Meraka kemudian dibunuh dan dibuang kedalam pantai Senggora yang berdekatan dengan pulau Tikus dan pulau Kucing (Samila Beach) pada malam Sabtu 13 Agus 1954.
    Dengan bukti yang megatakan mereka berempat “dihilangkan”, terdapat seorang nelayan Songgora yang berasal dari Panarek (nama derah di Wilayah Narathiwat), yang bernama Hasin, katanya: datang seorang aparat kepolisian meminta bantuan supaya membuang lima bungkusan karung yang berisisi mayat kedalam pantai yang berdekatan Pulau Tikus. Menurut Hasin, mereka tidak mengetahui apa jenis bukusan karung yang tersisi di dalam kelima-lima karung tersebut.
    Mereka dapat mendegar gosib kehilangan Tok Guru (Haji Sulong) setelah tiba mendarat, Hasin segera langsung “mencium” yang berhubungan diantara peristiwa kehilangan Tok Guru yang berkaitan dengan karung yang telah mereka campakan pada malam hari tersebut. Terdapat empat karung yang diyakinkan empat mayat rombongan Tok Guru dan satu isi karung disebutkan aktivis komunis yang berbangsa Cina.
    Dengan tragedy ini, keluarga Haji Sulong mengundang Hasin dan memberi perlindungan untuk menjadikan sebagai saksi dalam kasus kematian Tok Guru yang akan mendakwa kepegadilan mahkamah. Akan tetapi, sebelum Hasin dan keluarganga Haji Sulong menutut kasus “dihilangkan” Tok Guru ke pengadilan, Hasin telah pun terbunuh oleh orang tanpa diketahui. Pembenuhan Hasin berlaku seketika mereka keluar dari rumah berlindung untuk pulang ke rumah mereka dalam upaya ketemu isteri dan anaknya di Panarek.
    Demikian kasus “dihilangkan” Haji Sulong, anaknya Ahmad To’mina dan dua orang rekannya tidak bisa membongkar ke pengadilan, dengan tanpa ada saksi dan tanpa ada kerjasama pihak kepolisian antar keluarga Tok Guru, lebih lagi kasus “dihilangkan” ini menakutkan penduduk masyarakat yang sedia ingin menjadikan saksi berikut. Akhirnya tragedy “dihilangkan” Haji Sulong oleh aparat kepolisian tidak bisa mengungkit ke mahkamah kepengadilan.
    Sementara itu, tekanan internasional bertambah besar atas kehilangan Haji Suloang, anaknya Ahmad To’mina dan dua orang rekannya, sehingga peristiwa Haji Sulong menyebab masalah Patani mendapat perhatian Liga Arab dan PBB.

    Pondok Patani (Pesantren)
    Masyarakat Thailand selatan yang mayoritas Muslim sejak lama merasa dikucilkan oleh Bangkok. Mereka mengeluh kurangnya perhatian dari pemerintah, perilaku diskriminatif dan minimnya peluang pendidikan dan karier yang mereka peroleh. Penduduk Muslim yang jumlahnya sekitar enam juta jiwa terkonsentrasi di empat provinsi: Narathiwat, Pattani, Songhkla dan Yala. Umumnya daerah-daerah ini tidak semakmur Thailand tengah. Secara fisik penduduk selatan memiliki raut yang lebih mirip orang Melayu.
    Dalam sejarah, provinsi-provinsi selatan ini merupakan bagian dari Kerajaan Pattani, sebuah wilayah Melayu yang semi otonom dan mengadopsi Islam sejak pertengahan abad ke-13. Pada tahun 1902 daerah itu dianeksasi Kerajaan Thailand. Bahwa penduduk yang hidup di selatan memiliki banyak kesamaan adat dan kebiasaan dengan tetangganya, Malaysia. Mereka berbicara bahasa Yawi, sebuah dialek Melayu, dan menganut agama Islam.
    Perlu diketahui bahwa masyarakat Pattani tergolong masyarakat kreatif, walau dalam tekanan politik dan diskriminasi, tetapi mereka terus gigih melakukan berbagai eksperimen di bidang pertanian dan peternakan, sehingga kehidupan mereka cukup makmur walau dana yang diberi pemerintah hanya sedikit. Kreativitas itulah yang membuat komunitas muslim tersebut tetap sejahtera secara ekonomi walau secara plitik dan social didiskriminasi.
    Tetapi celakanaya kelompok lain yang ada dalam negeri itu bukan diangap sebagai kekayaan kultural, yang kemudian dijaga dan dikembangkan, serta dilibatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat dan kenegaraan di negeri yang telah berdemokrasi itu. Bila kenyataan seperti itu demokrasi hanya untuk bangsa Thai Budha, belum untuk bangsa secara keseluruhan. Sebaliknya mereka malah dianggap duri dalam daging, yang kalau dapat harus dienyahkan. Kalau dilihat tingginya frekewensi kekerasan yang dilakaukan pemerintah pada bangsa Pattani, maka nafsu untuk pelenyapan itu sungguh terjadi.
    Umat Muslim Patani tidak berdiam diri. Mereka senantiasa berupaya untuk mandiri, terutama untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi. Demikian pula di bidang pendidikan agama. Bahwa Pondok Patani, atau pondok di Thailand Selatan secara keseluruhan boleh dikatakan sama dengan pesantren di Jawa atau tempat-tempat lain di Indonesia pada 1950-an atau 1960-an sebelum pesantren mengalami modernisasi. Pondok Patani, umumnya masih sangat tradisional, bagi kaum Melayu Muslim Thailand Selatan lebih daripada sekadar lembaga pendidikan Islam, tapi juga merupakan salah satu identitas keagamaan dan kultural.
    Pesantren yang terdapat di Thailand tertumpu di Selatan Thailand, khususnya Pattani, Yala dan Narathiwat. Yang paling banyak di Pattani. Disana di sebut pondok. Namun pondok ini berfungsi sebagai insitusi pengajian agama tradisional. Bahawa di Selatan Thailand terutama Pattani adalah pusat kegemilangan tamadun Islam dimana disana terletak pusat-pusat pengajian Islam terkenal.
    Menurut Azyumardi Azra bahwa tradisionalisme pondok Patani mempunyai sejarah panjang. Kaum Muslimin Melayu Patani mengklaim, pondok merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di nusantara, meski sumber-sumber sejarah umumnya menyebutkan, Islam datang dan berkembang di wilayah ini baru pada abad ke-16. Terlepas dari kondisi itu, pondok Patani mengirimkan lulusan terbaiknya ke Haramayn yang kemudian menjadi ulama besar seperti Daud bin Abdullah al-Patani (abad ke-19), Ahmad bin Muahammad Zayn al-Patani, dan Zayn al-Abidin bin Muhammad al-Patani (abad 20). Mereka juga punya pondok sebagai asas untuk memainkan peranan sebagai pendakwah dalam menyebarkan syiar islam sendiri.
    Sudah tentu. Di Thailand tokoh-tokoh terkenal dalam bidang agama biasanya mereka punya pesanteren tersendiri. Sekolah agama tersendiri, Haji Sulong juga pengasas sekolah agama atau madrasah dalam bentuk pengajian agama. Beliau juga pengasas sekolah pondok, selain daripada tokoh yang lain.
    Haji Sulung telah mendirikan Madrasah al-Mu’aruf al-Wataniah. Bagaimanapun madrasah ini tidak dapat bertahan lama setelah diperintah tutup oleh pihak berkuasa Siam. Dengan penutupan madrasah tersebut, Haji Sulung mula mengajar di Masjid Patani dalam bidang ilmu Usuluddin dan Tafsir. Huraian-huraian beliau dalam tafsir adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat Patani yang biasa mendengar tafsiran cara Baidhawi dan cara lain sahaja. Tafsir beliau dikatakan sangat menarik, progresif dan berani sehingga menyebabkan orang ramai tertarik untuk menghadiri kuliah-kuliahnya.
    Di samping melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan, Haji Sulung juga cergas dalam pergerakan politik. Haji Sulung juga di katakan sebagai salah seorang ulama yang menentang campur tangan kerajaan Siam dalam hal-ehwal keagamaan ummah Islam. Beliau menyalahkan kerajaan kerana menyebabkan kesucian agama Islam terjejas.
    Pada 1923 M, beberapa Madrasah Islam ditutup, dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari inti sari ajaran Budha.
    Sejak tahun 1970-an, muncul kesadaran baru di kalangan umat Muslim Patani untuk membuka pusat-pusat pendidikan dan memperbarui sistem pengajaran. Akan tetapi harapan tersebut kurang sejalan dengan program pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah menginginkan sistem dan kurikulum yang tradinsional, diubah menjadi lebih modern dan sistematis. Program pembaruan tersebut mempengaruhi segi kehidupan kelompok minoritas Muslim. Pada sistem pendidikan, pemerintah hendak mendorong madrasah dan pondok untuk diubah menjadi sekolah swasta yang nantinya harus mengakomodasi pelajaran umum dan agama.
    Pendidikan nasional di wilayah selatan Thailand dilakukan menurut pola pikir pusat, yaitu dengan memasukkan sistem pendidikan ‘Barat’ dengan tujuan modernisasi dan pendidikan budaya mayoritas Thailand, termasuk ajaran Buddha. Sementara sejak lama orang Melayu telah memiliki sistem dan budaya pendidikan pondok yang menekankan pentingnya agama Islam, budaya Melayu, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu tradisional lainnya. Meskipun pemerintah Thailand cukup sensitif dalam kebijakan pendidikan di wilayah selatan, pendidikan masih dipaksakan dengan bahasa Thailand oleh biksu-biksu Buddha dengan ajaran Buddha sebagai isinya.
    Pada saat-saat tertentu anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Budha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Budha. Kementrian Pendidikan memutar balik sejarah (fakta) : dikatakannya bahwa orang Islam itulah yang jahat ingin menentang pemerintahan shah di Siam dan menjatuhkan raja.
    Dengan ini, bagi mereka yang memilih mengikuti jalur pendidikan modern, ada kekhawatiran akan menjadi terasing dari kondisi sosial masyarakat sendiri. Di tengah belantara yang mirip anarki tersebut, satu-satunya benteng pertahanan rakyat adalah berlindung di bawah payung afiliasi etnis, yakni identitas Melayu dan Islam.
    Maka, tidak heran, pondok pesantren tetap menjadi favorit orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Sementara sekolah modern yang sekuler dilihat sebagai representasi Pemerintah Thailand. Kehadirannya dianggap sebagai ancaman terhadap bangsa Melayu dan Islam.
    Walau demikian, pemerintah Thailand tetap berusaha untuk dapat menggabungkan pendidikan modern dan agama ke dalam satu wadah. Sementara beberapa wilayah Muslim, masih mempertahankan keberadaan pondok pesantren tradisional yang terlepas dari pemerintah. Di Pattani misalnya, ada sekitar 295 pondok dan 93 diantaranya tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional.
    Kini tentu saja ditemui, semakin banyak anak-anak muda Melayu di wilayah selatan Thailand mengenyam pendidikan nasional Thailand, belajar bahasa Thailand, di samping menggunakan bahasa Melayu mereka. Sebagian mereka juga menikmati mobilisasi vertikal karena pendidikan mereka itu. Namun, tidak semua, dan masih sebagian besar warga Melayu di selatan, berkeberatan dengan program Siamisasi atau Thailandisasi Melayu.
    Bagi orang-orang Islam tidak diperbolehkan mempunyai partai politik yang berasas Islam bahkan segala organisasi pun harus berasaskan: ‘Kebang-saan’. Pemerintah pun membentuk semacam pangkat mufti yang dinamakan Culamantri, biasanya yang diangkat itu seorang alim yang dapat menjilat dan dapat memutar balik ayat sehingga ia memfatwakan haram melawan kekuasaan Budha.
    Pada saat-saat tertentu Pemerintah Bangkok mempamerkan pula segala persenjataan berat, alat-alat militer, Akatan Darat, Akatan Laut, maupun Akatan Udara. Lalu mereka mengundang ulama Islam, Majlis Agama Islam Wilayah, Ustaz-ustaz, dan aktivis-aktivis Islam untuk melihat-lihat, dengan harapan akan tumbuh rasa takut dengan mempunyai kekuatan oleh kerajaan untuk rasa ingin memberontak.
    Kini, setelah kerusuhan kembali merebak di Patani atau kawasan Melayu Muslim di Thailand Selatan dalam dekade terakhir ini, pondok menjadi tertuduh sebagai tempat pusat perlawanan atas pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah. Kerajaan Thailand, secara terbuka menyatakan tidak akan menoleransi pondok seperti itu. Karena itu, ancaman penutupan pondok, langsung ataupun tidak, bagi kaum Muslimin Selatan merupakan ‘pembunuhan’, genocide, religius-kultural pada agama, bangsa, dan pada umat Melayu Patani dewasa ini.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: